Torehkan Sejarah, Sejumlah Elemen Apresiasi Kinerja Pemkab Madina Raih AIF 17 M

Panyabungan ,Madina Sejumlah elemen masyarakat Kab Mandailing Natal menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah dibawah kepemimpinan Sukhairi-Atika memperoleh reward dari Pemerintah Pusat berupa AIF (Alokasi Intensif Daerah) sebesar 17, 17 Milyar lebih. “Dua dekade lebih usia Kab Madina, baru pertama kali ini menorehkan sejarah mendapatkan Alokasi Insentif Fiskal (AIF) dulu disebut Dana Insentif Daerah (DID). Bahkan…

Read More

Sioru-oru Meluap, Kantor Camat dan Mako Polsek Batang Natal Tergenang Air

Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) provinsi Sumatera Utara ( Sumut) dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi. Banjir tersebut dari luapan Aek Sungai Sioru-oru dengan mencapai tinggi lutut orang dewasa bertepatan didepan mako Polsek Batang Natal, kantor kecamatan, Sabtu, (07/09/2024). Informasi dari pengendara roda dua dengan sebutan (abang lubis)…

Read More

Ada Isu SP3, Kapoldasu & Kajatisu Jangan Bermain Mata Kasus P3K Erwin Lubis.

Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus hukum pidana PPPK Kab Madina tahun 2023 yang dinilai sarat masalah, praktek kecurangan, mal administrasi dan kental dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). massa bergerak sesuai shalat Jum’at dengan titik…

Read More

Ada Isu SP3, Kapoldasu & Kajatisu Jangan Bermain Mata Kasus P3K Erwin Lubis.

Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus hukum pidana PPPK Kab Madina tahun 2023 yang dinilai sarat masalah, praktek kecurangan, mal administrasi dan kental dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). massa bergerak sesuai shalat Jum’at dengan titik…

Read More

Ada Isu SP3, Kapoldasu & Kajatisu Jangan Bermain Mata Kasus P3K Erwin Lubis.

Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus hukum pidana PPPK Kab Madina tahun 2023 yang dinilai sarat masalah, praktek kecurangan, mal administrasi dan kental dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). massa bergerak sesuai shalat Jum’at dengan titik…

Read More

Kades Widodaren Diduga Lempar Bola Terkait Pertanggung Jawaban Dana Desa , Ini Penjelasan Pendamping.

Mandailing Natal- Baru baru ini beredar informasi terkait adanya Anggaran Dana Desa tahun 2023 di Desa Widodaren , Kec, Sinunuken, Kabupaten Mandailing natal Prov Sumatra Utara yang diperuntukan untuk pembelian sapi dengan menelan anggaran mencapai Rp. 130.785.000 ( Seratus Tiga Puluh Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Namun Anehnya, program peningkatan kesejahteraan…

Read More

Kades Widodaren Diduga Lempar Bola Terkait Pertanggung Jawaban Dana Desa , Ini Penjelasan Pendamping.

Mandailing Natal- Baru baru ini beredar informasi terkait adanya Anggaran Dana Desa tahun 2023 di Desa Widodaren , Kec, Sinunuken, Kabupaten Mandailing natal Prov Sumatra Utara yang diperuntukan untuk pembelian sapi dengan menelan anggaran mencapai Rp. 130.785.000 ( Seratus Tiga Puluh Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Namun Anehnya, program peningkatan kesejahteraan…

Read More

Kades Widodaren Diduga Lempar Bola Terkait Pertanggung Jawaban Dana Desa , Ini Penjelasan Pendamping.

Mandailing Natal- Baru baru ini beredar informasi terkait adanya Anggaran Dana Desa tahun 2023 di Desa Widodaren , Kec, Sinunuken, Kabupaten Mandailing natal Prov Sumatra Utara yang diperuntukan untuk pembelian sapi dengan menelan anggaran mencapai Rp. 130.785.000 ( Seratus Tiga Puluh Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ). Namun Anehnya, program peningkatan kesejahteraan…

Read More

KPK Wajibkan Kepala Desa Setor LHKPN: Berlaku Mulai Juli 2024

Libasnews7.Com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh kepala desa di Indonesia untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), sesuai informasi aturan ini mulai berlaku efektif pada Juli 2024. Aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini, hanya masih banyak yang belum mengetahui aturan ini sehingga…

Read More