Jakarta — LIBAS NEWS7.COM
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan (Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas), Otto Hasibuan, menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang wajib dilindungi. Hal itu disampaikannya menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.
Menurut Otto, kebebasan pers adalah hak konstitusional, bukan sekadar pemberian atau hadiah dari pihak mana pun. Namun, di lapangan, jurnalis masih kerap menghadapi ancaman dan kekerasan yang bersumber dari berbagai kepentingan, termasuk bisnis dan politik.
> “Kekerasan terhadap jurnalis itu beragam bentuknya, bisa karena faktor bisnis maupun politik. Kebebasan pers bukan karena hadiah, itu hak konstitusional. Hak dasar untuk menyampaikan pendapat dan ide harus disampaikan kepada masyarakat — mereka berhak tahu,” ujar Otto Hasibuan saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Otto menilai, kemajuan teknologi saat ini membuat kebebasan pers semakin dinamis namun juga rentan terhadap penyalahgunaan informasi dan tekanan pihak tertentu.
> “Kini kebebasan pers sangat maju, dalam satu detik saja berita bisa viral ke mana-mana. Tapi yang terpenting, pers adalah pilar demokrasi dalam kehidupan bernegara. Coba bayangkan kalau pers itu diam, misalnya ada ketidakadilan di suatu daerah seperti di Ambon, dan tidak ada yang bersuara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Otto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung peran dan perlindungan jurnalis di seluruh Indonesia.
> “Pemerintah sangat mendukung, dan dinamisme jurnalis harus terus kuat. Kritik yang membangun itu penting bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Belakangan, berbagai laporan mengenai kasus kekerasan terhadap wartawan di lapangan masih marak terjadi, terutama saat meliput isu-isu sensitif. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka kekerasan terhadap jurnalis dan memastikan kebebasan pers tetap terjaga sebagai fondasi demokrasi.
Penulis Edy arsadad
Editor Hepni
