Jakarta \u2013 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan siaran pers, yang menentang pelaksanaan G20 yang berlangsung di Bali 15-16 November 2022.
\nBahkan dalam rilisnya YLBHI mengatakan lawan solusi palsu G20, rebut keadilan dan kedaulatan rakyat.
\nMenurut pakar hukum dan dosen salah satu universitas di Jakarta, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, pernyataan YLBHI tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat, dan memprovokasi menentang pelaksanaan KTT G20 di Bali.<\/p>\n
Suriyanto mengecam segala bentuk upaya yang berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan KTT G20 Bali. Menurut Suriyanto, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seharusnya memberi ruang bagi kepala-kepala negara maupun delegasi yang hadir dalam KTT G20 untuk merumuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan dunia.<\/p>\n
\u201c Jangan mengatasnamakan demokrasi, jangan mengatas namakan rakyat hanya untuk kepentingan kelompok saja. Rakyat yang mana?\u201d kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Selasa (15\/11\/2022)
\nDiperhelatan G20 ini, kata Suriyanto, baru kelihatan wajah asli segelintir orang yang kerjanya merusak bangsa dengan provokasi menggunakan berbagai cara dengan mengkambing hitamkan atas nama rakyat Indonesia. <\/p>\n
\u201c Marilah kita berfikir jernih serta dapat menempatkan demokrasi yang sebenarnya tanpa ada unsur unsur negatif, dan harus kita dapat mengetahui ‘Siapa sebenarnya yang tidak paham Demokrasi, substansi berdemokrasi yang baik seharusnya saling menghormati sesama kepentingan umum, ingat suksesnya perhelatan dunia G20 di Bali juga dapat meningkatkan harkat hajat hidup masyarakat Indonesia.
\nJangan mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan mengkambing hitamkan pihak lain,\u201d tuturnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan siaran pers, yang menentang pelaksanaan G20 yang berlangsung di Bali 15-16 November 2022. Bahkan dalam rilisnya YLBHI mengatakan lawan solusi palsu G20, rebut keadilan dan kedaulatan rakyat. Menurut pakar hukum dan dosen salah satu universitas di Jakarta, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, pernyataan YLBHI tidak mencerminkan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":482,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[61],"class_list":["post-481","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-61"],"yoast_head":"\n