Jakarta – Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai). Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan no 114\/PPU\/XX\/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.<\/p>\n
\u201cPermohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,\u201d kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat (20\/1).<\/p>\n
Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup juga merupakan perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.<\/p>\n
Mehbob menegaskan, sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia.<\/p>\n
\u201cBahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,\u201d ujar Mehbob.<\/p>\n
Kepala BHPP Partai Demokrat ini berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan No 22\/24\/PPU\/VI\/2008 tanggal 23 Desember 2008.<\/p>\n
Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait via online di MK. \u201cBahwa kami telah mendaftar via online di Mahkamah Konstitusi No 8\/PAN.ONLINE\/2023 tertanggal 20 Januari 2023,\u201d tandas Mehbob.<\/p>\n
Sepakat dengan dengan Jansen Sitindaon dan Mehbob, Ketua Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Lampung Nerozely Kunang mengatakan sangat mendukung langkah dari pengurus DPP Partai Demokrat sebagai pihak terkait di MK, Nerozely Kunang yang juga sebagai Ketua Umum Laskar Lampung berharap sistem proporsional tertutup tidak terjadi, karena ini jelas kemunduran demokrasi kita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta – Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai). Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan no 114\/PPU\/XX\/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1661,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[100],"class_list":["post-1660","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-100"],"yoast_head":"\n