Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) bertempat di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung. (Selasa, 27/1/ 2026)

Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat hilirisasi kakao sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

“DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan kakao berbasis agroforestry karena tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi petani, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Kolaborasi multipihak seperti ini harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Program hilirisasi kakao berbasis agroforestry ini direncanakan mencakup pengembangan lahan seluas kurang lebih 35.000 hektare dan melibatkan sekitar 18.000 petani yang tersebar di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kakao, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani.

Ketua DPRD Lampung juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat. DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi dukungan kebijakan dan pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan petani dan kelestarian lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir bersama Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, serta didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan Partnerships for Forests (P4F), yakni Mandar Trivedi selaku Forest and Land Use Investment Adviser UK FCDO London dan Widya Anantya sebagai Program Manager UK FCDO London Embassy Jakarta.

Selain itu, hadir pula jajaran Partnerships for Forests (P4F) yang terdiri atas Katie McCoy (P4F Team Leader), Lorence Gratrix (P4F Grants Fund Manager), Martin Belcher (P4F MEL Lead), Widharmika Agung (P4F SEA Regional Director), Jeremiah Bentum (P4F SEA Regional Manager), Hanny Chrysolite (P4F SEA Investment Manager), Irhammaula (P4F SEA MEL Lead), Suciati Agustin (P4F SEA Grants Officer), serta Alhamdu Ramadhan (P4F SEA Project Officer) dari Palladium/P4F dan Systemiq/P4F.

DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung menyambut baik peluncuran Aplikasi Centurion-21 sebagai inovasi strategis dalam mendukung digitalisasi sistem teritorial TNI. Aplikasi ini dinilai mampu memperkuat sistem pelaporan, komunikasi, dan penyampaian informasi secara cepat, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi di lapangan.

Selain itu, Aplikasi Centurion-21 juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan, melalui optimalisasi peran TNI dari tingkat Babinsa hingga satuan pusat. Peran tersebut mencakup pendampingan, pemantauan, serta pelaporan perkembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan agar selaras dengan kebijakan pemerintah dan arahan Presiden Republik Indonesia.

Peluncuran Aplikasi Lapor Pangdam XX/Radin Inten turut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Aplikasi ini dipandang sebagai sarana yang efektif dalam membuka ruang partisipasi publik, sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan institusi TNI. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait persoalan infrastruktur, keamanan, ketertiban, maupun pelayanan publik lainnya secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan data, teknologi, dan literasi informasi guna mendukung peningkatan kinerja institusi, penguatan riset dan kajian strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPRD Provinsi Lampung, menyatakan dukungan terhadap setiap langkah inovatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin solid antara Kodam XX/Radin Inten, pemerintah daerah, dunia akademik, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas daerah, mempercepat pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pangdam XX/Radin Inten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, serta perwakilan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Hadir pula perwakilan Wali Kota Bandar Lampung melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Turut hadir pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, di antaranya Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Institut Teknologi Sumatera Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, serta Direktur Politeknik Negeri Lampung Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai Besar Budidaya Laut Lampung, pejabat dan tim Indonesia Indicator, pimpinan organisasi dan media, antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kepala Stasiun TVRI Lampung, Kepala RRI Lampung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat Provinsi Lampung, dan undangan lainnya

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, dan secara resmi dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, beserta undangan lainnya.

Pengukuhan Pengurus KTNA Provinsi Lampung Masa Bhakti 2026–2031 ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan petani dan nelayan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pengukuhan ini. Ia berharap kepengurusan KTNA yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menjadi wadah aspirasi bagi petani dan nelayan di Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan petani dan nelayan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.

Kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, serta para undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ombudsman dan pembacaan doa, serta penayangan video highlight Opini Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengantar kegiatan.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, sambutan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, serta sambutan Wakil Gubernur Lampung yang sekaligus membuka secara resmi penyerahan opini.

Penyerahan opini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat Pemerintah Provinsi, dilanjutkan Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga tingkat Kementerian dan Lembaga. Penilaian tersebut mencakup instansi Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Lembaga atau Balai Pemasyarakatan, serta Kantor Imigrasi di Provinsi Lampung sebagai objek penilaian pelayanan publik.

Opini Ombudsman Republik Indonesia atas Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik menjadi instrumen evaluasi penting dalam mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan pembenahan sistem, peningkatan standar layanan, serta penguatan pengawasan internal guna mencegah terjadinya maladministrasi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Lampung Selatan — Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V, Puji Sartono, S.H., S.Kep, menghadiri sekaligus menjadi penceramah dalam acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Ar-Rahman, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, (Sabt 24 Januari 2026)

Kegiatan keagamaan yang diinisiasi oleh Pengurus Masjid Ar-Rahman tersebut diikuti oleh jamaah dan masyarakat sekitar dengan penuh khidmat.

Acara menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah islamiyah sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam tausiyahnya, Puji Sartino mengajak jamaah menjadikan peringatan Isra Mi’raj sebagai sarana pembelajaran iman dan ketaatan, dengan meneladani perjalanan spiritual Rasulullah SAW. Ia menekankan bahwa peristiwa Isra Mi’raj mengajarkan pentingnya menjaga shalat, memperkuat keimanan, serta mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

“Isra Mi’raj bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dan meneladani Rasulullah SAW dalam sikap, perbuatan, serta pengabdian kepada umat,” ujarnya.

Pengurus Masjid Ar-Rahman menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan tausiyah yang disampaikan, serta berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan dan meningkatkan keimanan jamaah.

Lampung Timur — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan dukungan penuh DPRD Provinsi Lampung terhadap atensi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai percontohan praktik baik pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga Taman Nasional Way Kambas, yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

Pada kesempatan itu juga rombongan melanjutkan peninjauan ke Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas, hari ini. (Sabtu, 24 Januari 2026).

Menurut Ketua DPRD Lampung, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya menjaga kelestarian dan konservasi Way Kambas, sekaligus menekan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah sumatera, yang selama ini menjadi tantangan utama di kawasan tersebut.

“DPRD Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden yang menempatkan Way Kambas sebagai model nasional. Komitmen ini harus dikawal bersama agar pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat di desa penyangga,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung siap mendukung kebijakan dan langkah strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan pembatas permanen antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan 23 desa penyangga, sebagai upaya konkret meminimalkan konflik satwa dan manusia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem Way Kambas.

Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan konservasi jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun, termasuk dukungan dari Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, yang telah menurunkan personel untuk membantu pengamanan kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kebersamaan, Way Kambas tidak hanya lestari, tetapi juga aman bagi masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Lampung.